Kasdim 1628/KSB Hadiri Vicon Pengendalian Inflasi, Pemkab KSB Siap Laksanakan Instruksi Pusat

Sumbawa Barat, NTB – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengikuti kegiatan Video Conference (Vicon) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (16/09/2025) bertempat di Aula Graha Fitrah, Kompleks KTC Taliwang.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 20 peserta, antara lain Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., didampingi sejumlah pejabat daerah serta perwakilan Forkopimda. Dari jajaran TNI hadir Kasdim 1628/Sumbawa Barat, Kapten Cba Agus, S.H., M.M., yang hadir mewakili Dandim 1628/KSB, sementara Polres Sumbawa Barat diwakili oleh Wakapolres Kompol I Made Adi Kurniawan.

Dalam arahannya, perwakilan Kemendagri menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi langsung Mendagri terkait penguatan peran Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID), hasil Rakornas Pengendalian Inflasi 2025, serta perkembangan data harga terkini di berbagai daerah.

Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:
Pemda diminta meningkatkan pemantauan inflasi secara berkala dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Potensi inflasi di wilayah Indonesia Timur, termasuk NTB, harus diantisipasi menjelang akhir tahun 2025.

Kenaikan harga beras, gula, serta biaya distribusi dari Jawa disebut menjadi faktor utama pemicu inflasi.

Sinergi antar-OPD di daerah perlu diperkuat, termasuk optimalisasi peran Satgas Pangan melalui sidak dan operasi pasar.

Pemanfaatan data dari BPS, Bank Indonesia, serta media daring harus dioptimalkan sebagai sistem deteksi dini (early warning system).

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 11.30 WITA tersebut berjalan lancar dan ditutup dengan sesi diskusi serta tanya jawab.

Melalui kehadiran pejabat kunci, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan langkah nyata di lapangan. Di antaranya memperkuat koordinasi melalui rapat TPID mingguan, mengaktifkan Satgas Pangan Daerah, menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan stok pangan strategis, serta meningkatkan komunikasi publik untuk menjaga ketenangan masyarakat dan daya beli menjelang akhir tahun 2025.

(Pendim 1628/KSB).