Rapat PEDA KTNA Sumbawa Barat: Kasdim 1628/KSB Tekankan Pentingnya Sinergi Jaga Ketahanan Pangan

Sumbawa Barat, NTB – Kasdim 1628/Sumbawa Barat, Kapten Cba Agus, S.H., M.M., Inov., menghadiri kegiatan Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA KTNA) yang dirangkaikan dengan pemaparan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat. Acara berlangsung pada Selasa (23/09/2025) di ruang rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) KSB, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh BRIDA KSB bekerja sama dengan RATIO Research Institute dengan mengusung tema “Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat”. Rapat dipimpin Kepala BRIDA KSB, Mars Anugrahinsyah, S.Hut., M.Si., serta dihadiri sekitar 20 peserta, di antaranya perwakilan OPD, kelompok tani dan nelayan, tokoh masyarakat, serta mitra strategis dari RATIO Research Institute.

Dalam pemaparannya, tim RATIO Research Institute menjelaskan bahwa pengukuran indeks ketahanan pangan di KSB didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Data yang dipetakan tidak hanya berskala kabupaten, melainkan hingga tingkat kecamatan dan desa.

Beberapa isu yang mengemuka dalam diskusi meliputi keterbatasan pupuk bersubsidi, mahalnya harga solar bagi nelayan, serta kurangnya fasilitas pendingin ikan. Pemerintah daerah disebut tengah menyiapkan solusi berupa skema distribusi pupuk yang lebih ketat, penguatan BUMD pangan, hingga bantuan peralatan nelayan.

Selain itu, strategi membuka akses pasar produk lokal juga menjadi perhatian, di antaranya melalui kerja sama dengan pasar modern, koperasi tani, serta pembentukan sentra UMKM berbasis pangan lokal.

Dalam kesempatan tersebut, Kasdim 1628/Sumbawa Barat Kapten Cba Agus, S.H., menyampaikan komitmen TNI dalam mendukung program ketahanan pangan daerah. “Kodim 1628/Sumbawa Barat siap bersinergi melalui peran Babinsa di desa-desa binaan, baik dalam pendampingan pengolahan lahan tidur maupun pengamanan distribusi pangan,” tegasnya.

Peserta rapat juga mengusulkan dibentuknya forum komunikasi rutin pasca PEDA KTNA, serta pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan kelompok tani dan nelayan agar persoalan dapat segera ditindaklanjuti.

(Pendim 1628/KSB).