Wujud Kebersamaan, Danramil 1628-01 Taliwang Hadiri Yasinan atas Nama Dandim 1628/SB

Sumbawa Barat, NTB – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kembali menggelar Forum Yasinan (Pelayanan Setara Inklusif Andalan) sebagai salah satu inovasi pelayanan publik. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (25/09/2025) malam di Central Kediaman Wakil Bupati, Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang.

Acara yang dihadiri sekitar 150 orang tersebut diawali dengan shalat Magrib dan Isya berjamaah di Masjid Asy Syakirin, kemudian dilanjutkan dengan forum bersama masyarakat yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Hj. Hanipah, S.Pt., MM.Inov., jajaran Forkopimda, Danramil 1628-01/Taliwang Lettu Inf Saifullah yang mewakili Dandim 1628/KSB, para staf khusus bupati, asisten daerah, kepala SKPD dan OPD, camat, lurah, kepala desa, agen PDPGR, serta tamu undangan lainnya.

Dalam arahannya, Bupati Amar menegaskan bahwa Forum Yasinan merupakan wadah terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan evaluasi pembangunan daerah. “Kami sangat berterima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian. Forum ini adalah ruang resmi bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pembangunan dan program pemerintah di daerah kita,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga merespons langsung sejumlah persoalan masyarakat, di antaranya perbaikan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Seteluk, perbaikan tiang rumah apung Labulalar, penggantian lampu jalan di Tepas, serta optimalisasi saluran PDAM di wilayah yang sama.

Bupati menekankan, tindak lanjut atas keluhan masyarakat akan segera dilakukan oleh instansi terkait agar manfaatnya dapat dirasakan langsung.

Kegiatan yang ditutup dengan sesi tanya jawab tersebut berlangsung aman dan lancar hingga pukul 20.30 WITA.

Forum Yasinan sendiri digelar rutin setiap malam Jumat, tidak hanya sebagai forum penyampaian aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana evaluasi pembangunan, pengawasan bersama, serta penguatan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik.

(Pendim 1628/KSB).