Dandim 1628/KSB Bersama Masyarakat di Forum Yasinan, Dorong Dukungan terhadap Program Pemerintah

Sumbawa Barat, NTB – Komandan Kodim (Dandim) 1628/Sumbawa Barat, Letkol Inf Rendra Agit Trisnawan, menghadiri kegiatan Forum Yasinan (Pelayanan Sentra Inklusif Andalan) yang digelar di kediaman Wakil Bupati Sumbawa Barat, Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kamis (18/09/2025) malam.

Forum Yasinan merupakan inovasi pelayanan publik Pemkab Sumbawa Barat yang rutin dilaksanakan setiap malam Jumat, sebagai wadah masyarakat menyampaikan aspirasi sekaligus forum evaluasi pembangunan secara langsung bersama pemerintah daerah.

Kegiatan dipimpin Wakil Bupati Hj. Hanipah, S.Pt., MM.Inov., dan dihadiri sekitar 250 orang, di antaranya para asisten Pemda, kepala SKPD dan OPD, camat, lurah, kepala desa, agen PDPGR wilayah Taliwang, serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian acara diawali dengan salat Magrib berjamaah, makan bersama, dilanjutkan salat Isya berjamaah, kemudian penyampaian program dari sejumlah kepala dinas, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perikanan, yang menekankan dukungan pemerintah pada sektor pendidikan, perikanan, serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Dandim 1628/KSB menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Sumbawa Barat.

“Selama saya berada di sini, situasi berjalan kondusif dan aman. Namun apabila ada isu-isu yang berkembang, kita tentu akan bersinergi dengan Polres untuk menyikapi wilayah yang menjadi titik fokus, terutama potensi masuknya orang-orang dari luar KSB yang dianggap rawan,” ujarnya.

Selain itu, Dandim juga menyoroti pentingnya mendukung program Dapur Sehat sebagai bagian dari upaya pemerataan makanan bergizi bagi masyarakat. Dari 12 dapur sehat yang diajukan, 3 sudah beroperasi, 1 di Seteluk dan 1 di Brang rea yang akan segera difungsikan akhir bulan ini.

Forum Yasinan yang berlangsung hingga pukul 22.15 WITA tersebut berjalan aman dan lancar. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang aspirasi masyarakat, tetapi juga forum akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan, sehingga masyarakat dapat mendengar langsung laporan program serta arah kebijakan daerah untuk peningkatan kesejahteraan.

(Pendim 1628/KSB).