Kodim 1628/KSB Dukung Kelancaran Rapat Paripurna DPRD Bahas Raperda APBD 2026

Sumbawa Barat, NTB – Komando Distrik Militer (Kodim) 1628/Sumbawa Barat melalui Kepala Staf Kodim (Kasdim) Kapten Cba Agus, S.H.,MM., Inov. menghadiri kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kamis (18/9/2025).

Agenda rapat paripurna kali ini membahas Penyampaian Jawaban Bupati Sumbawa Barat atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Acara dihadiri sekitar 100 undangan, di antaranya Wakil Bupati Sumbawa Barat Hj. Hanipah, S.Pt., M.M., Inov, Wakil Ketua DPRD I dan II, Sekda Drh. Khairil Jibril, M.M., Wakapolres Kompol I Nyoman Adi Kurniawan, S.H., pejabat Kejari, anggota DPRD, kepala SKPD, tokoh agama, masyarakat, serta unsur Forkopimda lainnya.

Dalam penyampaian jawabannya, pemerintah daerah melalui Wakil Bupati menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak, penguatan UMKM, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan sektor unggulan lainnya. Pemerintah juga menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi sebagai langkah antisipasi pasca-berakhirnya masa tambang pada tahun 2030.

Sejumlah fraksi memberikan perhatian pada isu prioritas, di antaranya penurunan angka kemiskinan, peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar nasional, serta transparansi penggunaan SILPA senilai Rp200 miliar. Pemerintah menjawab bahwa SILPA akan dialokasikan tidak hanya untuk menutup defisit, tetapi juga diarahkan pada program-program prioritas.

Selain itu, terkait ketenagakerjaan, pemerintah memastikan proses pengangkatan PPPK dilakukan bertahap mulai Agustus hingga Oktober 2025 dengan NTB sebagai penerima formasi terbesar. Bagi yang belum lulus, opsi PPPK paruh waktu juga disiapkan.

Secara umum, jawaban Bupati yang dibacakan Wakil Bupati mendapat apresiasi karena menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti pandangan fraksi-fraksi DPRD. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

(Pendim 1628/KSB).