Massa Aksi LMND Sampaikan Tuntutan Keras, DPRD Bima Berikan Respon Terbuka

Bima, 1 September 2025 – Aksi unjuk rasa (Unras) yang digelar oleh LMND Bima di depan Kantor DPRD Kabupaten Bima, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berlangsung dengan aman dan tertib. Aksi yang diikuti sekitar 50 massa dipimpin langsung oleh Korlap Sdr. Adi Sofian sebagai bentuk protes terhadap berbagai persoalan nasional yang sedang dihadapi Indonesia. Kodim 1608/Bima menempatkan personil sejak dini di sejumlah titik strategis, termasuk kantor DPRD, untuk memperketat pengamanan dan mengantisipasi potensi gangguan.

Para massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya mendesak Presiden RI mencopot Kapolri, memberikan kebebasan berpendapat tanpa intervensi aparat, membebaskan massa aksi yang diamankan, mencabut semua tunjangan DPR, serta mendesak pengesahan UU perampasan aset milik koruptor. Mereka juga menyatakan bahwa DPR saat ini tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, melainkan lebih mengutamakan kepentingan pribadi.

Ketua DPRD Kabupaten Bima, Ibu Diah Citra Prafitasari, menerima aspirasi tersebut dengan serius. Ia menjelaskan bahwa proses hukum terkait insiden menabrak Ojol di Jakarta sudah ditindaklanjuti Kepolisian atas instruksi Presiden. DPRD juga mengaku akan mengevaluasi kinerjanya agar lebih pro pada kepentingan rakyat dan mendukung pengesahan UU perampasan aset koruptor yang merupakan kewenangan DPR RI di Jakarta. Setelah mendengar tanggapan tersebut, massa aksi membubarkan diri secara tertib.

Dandim 1608/Bima Letkol Inf Andi Lulianto mengatakan, “Kami bekerja sama erat dengan aparat kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa ini. Prioritas kami adalah memastikan agar kegiatan berlangsung aman tanpa gangguan. Kami juga berupaya mencarikan solusi atas tuntutan masyarakat agar situasi kamtibmas tetap kondusif.” Ia juga menekankan bahwa langkah pengamanan ini sebagai bentuk komitmen Kodim dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Bima.

Lebih lanjut Dandim mengungkapkan, “Melalui sinergi TNI, Polri, dan elemen masyarakat, kita bisa menghadapi dinamika sosial politik dengan kepala dingin. Kami berharap masyarakat turut menjaga ketertiban sehingga aspirasi dapat tersalurkan secara baik dan demokratis.” Aksi unras yang berlangsung pada 1 September 2025 itu kemudian selesai dengan aman dan lancar tanpa insiden berarti.