Percepat Legalitas Aset Desa, Kasdim 1628/KSB Tekankan Peran Babinsa dalam Program KDKMP

Sumbawa Barat — NTB, Kasdim 1628/KSB, Kapten Cba Agus, S.H., tampil aktif dan berperan penting dalam Rapat Monitoring Lahan Pembangunan Kawasan Data Center dan Komando Mitigasi Provinsi (KDKMP) NTB yang digelar di Ruang Vicon Makodim 1628/KSB, Jum’at (14/11/2025). Rapat dipimpin langsung Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kemendagri dan dihadiri pejabat Pemerintah Provinsi NTB.

Kehadiran Kasdim mewakili Dandim 1628/KSB menjadi bagian strategis dalam memastikan kesiapan wilayah sekaligus mempertegas komitmen TNI AD dalam mendukung program nasional yang dikembangkan pemerintah pusat.

Dalam kegiatan tersebut, Kasdim Kapten Cba Agus, S.H. turut memberikan atensi terhadap beberapa poin strategis yang berhubungan langsung dengan kesiapan wilayah, khususnya terkait:
•Verifikasi status dan legalitas lahan desa/BMD yang akan digunakan untuk pembangunan KDKMP.
•Koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, satgas, dan aparatur desa.
•Tugas pendampingan administrasi oleh Koramil dan Babinsa agar proses berjalan cepat dan tanpa hambatan.

Kasdim menegaskan bahwa Kodim 1628/KSB siap berperan aktif dalam setiap tahap monitoring, pengecekan lapangan, hingga pelaporan berkala terkait kesiapan lahan desa.
“Dukungan satuan kewilayahan sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses verifikasi aset dan memastikan administrasi desa berjalan sesuai regulasi,” ungkapnya dalam sesi koordinasi internal.

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri dalam paparannya juga menyoroti pentingnya keterlibatan TNI, terutama Koramil dan Babinsa, dalam percepatan pembangunan. Ia menjelaskan bahwa program KDKMP merupakan implementasi Instruksi Presiden yang menuntut kesiapan data, legalitas lahan, dan pelaksanaan operasional dari tingkat desa.

Beliau menegaskan bahwa sejak NTB ditetapkan sebagai daerah sampel percepatan, koordinasi vertikal dan horizontal harus berjalan lebih solid. Peran TNI dipandang vital untuk mempercepat validasi aset dan membantu menyelesaikan kendala teknis maupun regulasi di tingkat desa.

Kadis DPMPD Dukcapil NTB, Lalu Hamdi, M.Si., turut memaparkan pentingnya pendataan aset desa dan BMD Idle sebagai bagian dari kesiapan lahan minimal 1.000 m². Ia menekankan bahwa Koramil dan Babinsa berkewajiban memverifikasi kebenaran status kepemilikan lahan serta memastikan pencatatan resmi melalui SAP Desa maupun Buku Aset Desa.

Kasdim merespons tegas dengan menyatakan bahwa jajaran Kodim 1628/KSB siap bekerja cepat dalam mendampingi desa-desa di wilayah Sumbawa Barat yang masih memiliki kendala legalitas aset.
Melalui kehadirannya, Kasdim mempertegas komitmen Kodim 1628/KSB dalam mengawal program KDKMP sebagai proyek strategis nasional. Ia menegaskan pentingnya monitoring lanjutan, validasi aset secara menyeluruh, dan penguatan peran Babinsa di lapangan.

“Kodim akan terus mengawal proses ini sebagai bagian dari tugas pembinaan teritorial sekaligus wujud dukungan nyata kepada pemerintah pusat dan daerah,” tegas Kapten Cba Agus.

Rapat koordinasi berlangsung interaktif dan menghasilkan sejumlah langkah tindak lanjut untuk mempercepat kesiapan lahan di wilayah NTB, khususnya Sumbawa Barat. Kegiatan ditutup pada pukul 11.46 Wita dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

(Pendim 1628/KSB).